Ketua IKA MUDA UNPAD Fuad Rinaldi dalam acara diskusi yang diadakan oleh Aliansi Mahasiswa dan Rakyat mengungkapkan KPU dan Bawaslu juga harus netral dalam melakukan tugas sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Kami banyak mendapat laporan dari masyarakat bahwa KPU dan Bawaslu sangat rentan pada konflik kepentingan partai politik. Bahkan DKPP Pernah menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada ketua KPU RI Hasyim Asy’ari karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Hasyim Asy’ari merupakan Teradu dalam dugaan pelanggaran KEPP perkara nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Rabu (3/4/2023).
“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua KPU RI terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Heddy Lugito saat membacakan amar putusan nomor 35-PKE-DKPP/II/2023 dan 39-PKE-DKPP/II/2023. Kasus ini dikarenakan terbukti memiliki hubungan dengan Hasnaeni salah satu Pimpinan Partai Politik

Dengan rekam jejak Ketua KPU RI yang pernah dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Karena itu kami sebagai masyarakat sipil menghimbau agar KPU dan BAWASLU untuk netral dalam penyelenggaraaan PEMILU 2024 yang akan digelar sebentar lagi. Dan kami juga menghimbau agar ASN,POLRI dan TNI Polri untuk bertindak netra baik dalam perbuatan,perkataan hingga hati. Agar tidak mencederai perhelatan demokrasi 5 tahunan yang akan berlangsung,kita hormati tegaknya supremacy sipil dalam menghadirkan Demokrasi yang berkualitas melalui pemilu 2024 ucap Fuad Rinaldi yang juga Sekjen Garda Kemerdekaan

Dalam kesempatan yang sama Neni Nurhayati Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP)mengungkapkan, Netralitas penyelenggara pemilu adalah harga mati yang harus kita jaga dan awasi bersama. Bergerak dan ambil peran, jadilah KPPS jadilah Penjaga TPS, jadilah pemilih cerdas dan rasional bukan jadi pemilih yang apatis, transaksional dan emosional. Anak muda dituntut untuk berbuat konkrit dalam partisipasinya di Pemilu 2024. Jika ada aparatur sipil atau kepala desa yang tidak netral, ada penyalahgunaan birokrasi, silahkan teman teman laporkan kepada pengawas pemilu setempat. Kalo teman teman diam kita tidak bisa mewujudkan demokrasi seperti yang diharapkan dan bisa lebih baik lagi. Ayo kita bergerak bersama. Kawal pemilu kawal netralitas pemilu, pastikan presiden tidak cawe cawe di pemilu 2024.
Kita berharap politisi bisa naik kelas bisa menjadi negarawan, meskipun kita ketahui bahwa Para elite politik tidak mampu menunjukkan sikap keteladanannya tapi ini tugas kita semua untuk mengembalikan pemilu kembali pada khittah demokrasi.

Inklusivitas pemilihan harus dikedepankan pemilu bukan milik elite politik tertentu tapi milik semua warga negara. Semua punya hak yang sama one man one vote one value, teman teman tunanetra disabilitas punya hak yang sama , jika hari ini politik hanya untuk elit elite politik, saja bagi saya demokrasi belum inklusif. Negara harus hadir dalam permasalahan ini. Pungkas Neni Nurhayati Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), di acara Diskusi dan Mimbar bebas bersama Aliansi Mahasiswa dan Rakyat di Jalan Asia Afrika