Bandung, 22 Juli 2026

Menyusul pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Ketua Dewan Pembina IKA Muda UNPAD, Kang Fuad Rinaldi, menyampaikan usulan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar mempertimbangkan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Badan Gizi Nasional pada periode selanjutnya.

Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan akan figur pemimpin nasional yang memiliki kapasitas kepemimpinan, pengalaman manajerial, kemampuan koordinasi lintas sektor, serta rekam jejak dalam mengawal program-program strategis pemerintah hingga ke tingkat akar rumput.

Menurut Ketua Dewan Pembina IKA Muda UNPAD, Badan Gizi Nasional merupakan salah satu lembaga paling strategis dalam pemerintahan saat ini karena menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

“BGN bukan hanya mengurus makanan. BGN sedang membangun masa depan bangsa. Di tangan lembaga inilah kualitas generasi Indonesia ditentukan melalui pemenuhan gizi yang baik, merata, dan berkelanjutan.”

Ia menilai bahwa pengunduran diri Kepala BGN berpotensi menimbulkan tantangan dalam kesinambungan program apabila tidak segera diisi oleh pemimpin yang memiliki kemampuan mengambil keputusan secara cepat, mengendalikan organisasi besar, serta membangun sinergi nasional.

Dalam pandangan IKA Muda UNPAD, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memiliki berbagai keunggulan yang relevan dengan kebutuhan tersebut.

Selama memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit dinilai berhasil melakukan transformasi organisasi, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mengelola berbagai agenda nasional yang membutuhkan presisi, disiplin, dan efektivitas.

Lebih dari itu, Polri selama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis telah berperan aktif dalam menjaga keamanan distribusi bahan pangan, mengawal rantai pasok, mendukung pengawasan kualitas, hingga memastikan pelaksanaan program di berbagai daerah berjalan dengan aman dan kondusif.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang dibangun Polri selama ini telah menjadi bagian penting dalam menopang keberhasilan implementasi MBG di lapangan.

IKA Muda UNPAD berpandangan bahwa pengalaman tersebut menjadi modal berharga apabila Jenderal Listyo Sigit dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional.

Selain kemampuan manajerial, sosok Jenderal Listyo Sigit juga dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang mengedepankan kolaborasi, inovasi, transparansi, dan penguatan tata kelola kelembagaan. Karakter tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan BGN yang harus bekerja sama dengan berbagai kementerian, pemerintah daerah, dunia pendidikan, sektor kesehatan, pelaku usaha, petani, peternak, nelayan, hingga organisasi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan investasi besar negara untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, produktif, serta mampu membawa Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Karena itu, kesinambungan kepemimpinan BGN harus dijaga agar seluruh proses perencanaan, distribusi, pengawasan, evaluasi, hingga akuntabilitas anggaran tetap berjalan secara optimal.

IKA Muda UNPAD meyakini bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengintegrasikan disiplin organisasi, efektivitas birokrasi, serta semangat pengabdian kepada masyarakat dalam satu kepemimpinan yang kuat.

“Kami mengusulkan nama Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bukan semata karena jabatannya, melainkan karena rekam jejak kepemimpinan nasional, kemampuan membangun koordinasi lintas sektor, serta pengalaman mengawal berbagai program strategis negara yang telah terbukti. Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan usulan ini demi menjaga kesinambungan Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi terbesar bangsa dalam membangun generasi Indonesia yang unggul.”

IKA Muda UNPAD menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bentuk partisipasi konstruktif masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemerintah, dengan harapan setiap kebijakan yang diambil senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat, keberlanjutan pembangunan nasional, serta terwujudnya Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaya saing.